Foto : DPC APDESI gelar aksiunjuk rasa
Halut - Globaltimur.com - Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kebupaten Halmahera Utara, melaksanakan aksi unras terkait, Hak Hak Para Perangkat Desa yang belum dibayarkan. Selaku Korlap Kepala Desa Rawajaya Iksan Madu (Ketua APDESI DPC Halut), beserta puluhan perangkat Desa dan BPD. Selasa (21/05/2024).
Dalam Aksi, masa membawa dua tuntutan sebagai pernyataan Sikap yaitu, (1)Segera Lunasi Siltap Bulan November sampai Bulan Desember tahun 2023, (2)Segera Bayar 7 Bulan Siltap Mulai November sampai Dengan bulan Desember tahun 2023, dan bulan Januari sampai Dengan Mei tahun 2024.
"Kepala Desa Mamuya Budiman Djoman saat orasi menyampaikan, Kedatangan kami dalam kesempatan ini merupakan aksi damai dalam menyampaikan dinamika yang terjadi di Desa terkait dengan siltap, sehingga kami semua datang ditempat ini untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah yakni Bupati dan wakil Bupati."
Dimana kita tahu bersama bahwa Desa merupakan garda terdepan dalam membangun pemerintahan ini, dan juga sebagai bagian integral yang penting dalam pembangunan di Maluku Utara terkhususnya Halmahera Utara, sehingga kami minta Pemerintah Daerah melihat hal demikian, ungkapnya.
Kita dipaksakan untuk melakukan kegiatan ektrim untuk mengantisipasi pembayaran hak hak dari perangkat desa. Kita harus percaya solid bahwa bupati selalu mendukung tetapi tidak dilaksanakan pihak pihak seperti bagian keuangan, katanya.
Berbagai cara sudah kita laksanakan baik berkomunikasi dengan Bupati Halut, DPRD Halut, dan Kepala keuangan dalam menyikapi persoalan ini tetapi lagi lagi tidak diakomodir oleh Pihak Pihak yang berkepentingan yakni bagian keuangan pemerintah daerah, jelasnya.
Berdasarkan UU Desa, Desa diberikan kewenangan penuh untuk melakukan segala roda pemerintahan di Desa, sehingga kami meminta ketegasan kepada Pemerintah Daerah agar hak hak kami dibayarkan, karana kalau tidak dibayarkan maka kami memberhentikan segala aktifitas di Desa, pungkasnya.
Jujur Kami mengalami kondisi rumit yang terjadi di Desa, tetapi Kami tetap bekerja, dan segala cara sudah kami laksanakan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah Desa tetapi pada prinsipnya tidak pernah untuk direalisasikan Oleh pihak Pihak yang berkepentingan, tuturnya.
Apa yang Kami laksanakan pada kesempatan ini merupakan aksi murni tanpa ada tendensi dari Pihak manapun, karena yang kami perjuangkan adalah hak hak para perangkat desa yang sampai saat belum untuk dibayarkan, tegasnya.
"Perwakilan BPD Desa Paca Roni Muluwere, dalam aksi juga menyampaikan, Kami datang untuk menuntut Gaji yang 7 bulan belum dibayar, Kedatangan dalam bentuk aksi damai kepada Pemerintah Daerah untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi hak-hak kami."
Desa adalah merupakan garda terdepan dari pembangunan di daerah ini tetapi kami terkucilkan atau terbelakang oleh pemerintah daerah itu sendiri, ungkapnya.
Sungguh miris dengan keadaan ini, bahwa ada keluarga yang harus kami penuhi kehidupan tetapi hak hak kami tidak dapat diambil jalan keluar dari Pemerintah Daerah, sehingga kami minta kepada Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati dan DPR untuk bayarkan gaji kami, jika tidak bayar maka kami akan menutup seluruh aktivitas di Desa, pungkasnya.
"Saat Aksi Ketua APDESI Halut Iksan Madu menyampaikan, perlu diketahui bahwa langkah langkah sudah kami tempuh sejauh ini, namun hasilnya hanya janji yang kami dapatkan. tentunya disaat ini kami harapan kepada Pemerintah Daerah untuk melihat hal sedemikian, jika hak hak kami tidak dibayarkan maka kami akan tutup aktivitas Pemerintah Desa."
Kami meminta kepada Pak Sekda untuk evaluasi Kabag keuangan karena yang selama ini hanya saling melemparkan tangan atas persoalan ini mengenai siltap Pemerintah Desa, tegasnya.
"Kepala Desa Popilo Tabris Djalal juga menyampaikan, Kegiatan aksi ini merupakan lanjutan dari aksi kami yang sebelumnya karena yang kami dapatkan hanya janji semata, sehingga kami minta kepada Pemerintah Daerah untuk datang dan berdiskusi dengan kami."
Jujur Kami sudah capek dengan semua ini, karena Kami selalu dibohongi oleh Pemerintah Daerah, sehingga kami minta kepada Pemerintah Daerah yakni Bupati dan wakil Bupati, buka hati nurani, jangan terlalu kasi foya (membohongi ) kami, namun sebagai Pemerintah Daerah harus menyelesaikan persoalan ini, pungkasnya.
Kami juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segara ganti Kepala keuangan, karena yang bersangkutan berjanji waktu rapat bersama dengan DPR katanya akan dibayarkan, namun realita yang terjadi semuanya janji tinggal janji, tambahnya. (Yansen)
