 |
| Foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw |
Ambon, Globaltimur.com - Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, mengungkapkan keprihatinan terhadap pemanfaatan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Kota Ambon selama tiga tahun terakhir.
Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Kota Ambon, Christianto menyoroti masih rendahnya kelulusan kuota PPPK untuk bidang pendidikan, yang hanya mencapai 50% dari total kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Meskipun untuk tahun 2024 ini kuota PPPK guru hanya sebanyak 223, namun belum pasti itu sudah cukup untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru di Kota Ambon," ungkap Christianto Laturiuw kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kota Ambon, Senin (18/3/24).
"Data terakhir dari dinas pendidikan menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga honorer, namun belum terverifikasi dengan baik," tambahnya.
Christianto menegaskan perlunya verifikasi data tenaga honorer agar alokasi kuota dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara efisien.
Dia juga meminta agar sekolah melaporkan dengan transparan perekrutan tenaga honorer, termasuk sumber dana yang digunakan.
Dengan jumlah tenaga honorer di Kota Ambon mencapai 1599, Christianto berharap masalah perekrutan tenaga honorer dapat terselesaikan pada tahun 2024.
"Alokasi formasi sebanyak 3408 untuk CPNS dan PPPK tahun 2024 juga menjadi perhatian dalam menanggapi kebutuhan tenaga kerja di Kota Ambon," tutur Christianto.
Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon itu, juga menyoroti isu kenaikan harga pangan di pasar Mardika selama bulan Ramadhan.
"Isu ini telah menjadi perhatian sejak minggu lalu dan telah dibahas secara internal oleh Komisi II," terang Christianto.
Christianto menegaskan bahwa langkah-langkah harus segera diambil oleh pemerintah Kota untuk menangani kenaikan harga ini, dan bukan hanya sekedar memonitoring.
Dia berpendapat bahwa setiap kenaikan harga harus dikaji secara mendalam dan disampaikan kepada publik, selama kenaikan tersebut masih dalam batasan yang wajar dan didukung oleh alasan yang kuat.
Namun, dalam pertemuan terakhir, topik utama yang dibahas adalah formasi CPNS dan PPPK, sehingga diskusi tentang kenaikan harga pangan harus ditunda.
Christianto berharap bahwa dalam minggu ini, pihak Disperindag dapat dipanggil untuk membicarakan masalah kenaikan harga ini.
Dia menekankan bahwa isu ini telah menjadi berita sejak beberapa hari lalu dan perlu segera ditangani. (DLN)
