 |
| Foto : Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Indonesia Timur di depan Gedung sate gubernur Bandung |
Aksi ini mewakili seluruh Mahasiswa Provinsi di Indonesia Timur yang menuntut Ilmu di Provinsi Bandung.
Dalam penyampaiannya orator aksi dia mengatakan" Telah menjadi pengetahuan umum bahwasanya wilayah Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tentu diharapkan mampu menjadi penggerak utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi.
Spirit ini pun dikuatkan secara konstitusional sebagiamana disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Harapan besar ini tampaknya tidak sepenuhnya dinikmati daerah yang memiliki keberlimpahan Sumber Daya Alam (SDA).
Betapa tidak, eksploitasi SDA berbalik arah (boomerang effect) menjadi malapetaka seperti terjadinya konflik sosial, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, gagalnya pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi efek negatif lainnya.
Aliansi Mahasiswa Indonesia Timur membawa tuntutan kepada Pemerintah dan Pelaku usaha di Bidang Pertambangan yang harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang signifikan terhadap Daerah dan Masyarakat.
Adapun tuntutan yang telah disepakati sebagai berikut:
1. Menuntut perbaikan regulasi Undang-undang tentang Perizinan Tambang yang tumpah tindih
2. Mendesak Pemerintah Meninjau ulang terkait izin pertambangan yang masuk di pulau-pulau kecil Indonesia Timur
3. Menuntut pemastian jaminan kelayakan aktifitas pertambangan pulau-pulau kecil dan masyarakat setempat
4. Menuntut Pemerintah pusat untuk mengambil tindakan yang kongkrit terhadap perusahan pertambangan yang melangggar aturan AMDAL
5. Mendesak Pemerintah menghakimi serta memberikan sanksi terhadap kerakusan dan kerusakan lingkungan Indonesia Timur yang dibuat oleh tangan-tangan kapitalis pemerintah pusat.
Ketua Umum HIPMMU Muh.Rizky Fahri kepada awak media menjelaskan Pada dasarnya aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Timur adalah menuntut keberpihakan Pemerintah Pusat kepada rakyat kecil dalam menyikapi persoalan pertambangan khususnya di Indonesia bagian timur.
Ada penyelewengan dan kerakusan pihak pemerintah dan pelaku usaha sehingga menimbulkan konflik sosial dan degradasi lingkungan yang hal ini otomatis akan berdampak pada masyarakat. Ucap Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Malut. (TIM)
