"Setelah verifikasi, data kemudian diajukan kepada pemerintah Desa, Negeri, dan Kelurahan untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Sosial," ungkap Bodewin Kepada beberapa awak media sesuai kegiatan Peresmian Anggota Saniri Negeri Hatalai, di Negeri Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, pada Rabu (31/1/24).
Bodewin menekankan bahwa perangkat pemerintah seperti RT, RW, kepala desa, dan Negeri Kelurahan memiliki informasi yang akurat mengenai warga yang membutuhkan bantuan, karena usulan dari mereka kemudian masuk ke Kementerian Sosial, dan berdasarkan keputusan dari Kementerian Sosial, ditentukan keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi dasar bagi pembagian bantuan sosial, termasuk bansos dan PKH.
Selain itu, ia juga menyoroti peran aktif yang harus dilaksanakan oleh seluruh RT/RW dalam proses ini, karna mereka bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi penerima bantuan dan melakukan pembaruan data jika ada perubahan status kebutuhan warga.
"Jika ada warga yang sudah keluar dari garis kemiskinan, maka harus diganti dengan warga lain yang membutuhkan, begitu pula jika ada penambahan warga yang membutuhkan, mereka harus ditambahkan dalam data penerima bantuan," jelas Bodewin.
Dirinya menegaskan bahwa prinsip pemerintah kota adalah terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar proses ini dapat berjalan dengan baik, karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. (DLN)
