 |
| Foto: Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) di acara Penguatan Kapasitas Untuk Pendampingan Keluarga (TPK) |
AMBON, Globaltimur.com - Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), mengungkapkan komitmen pemerintah dalam menyiapkan Maluku untuk mempercepat penurunan angka stunting. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi.
"Dalam kunjungan ini, kami memastikan bahwa semua perangkat dan data sudah tersedia. Tim pendamping keluarga di Maluku berjumlah 432 orang, dan mereka sudah paham akan tugas-tugas mereka, termasuk persyaratan pernikahan dan penanganan kehamilan," ungkap dr. Hasto, kepada wartawan usai acara Penguatan Kapasitas Untuk Pendampingan Keluarga (TPK) Bersama Kepala BKKBN RI, di Convention Hall, Maluku City Mall (MCM), Kota Ambon, Rabu (29/5/24) siang.
Dia mengaku, Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan anggaran untuk Puskesmas guna membeli makanan yang mendukung penurunan stunting.
"Anggaran dari Kementerian Kesehatan juga sudah disalurkan ke Puskesmas untuk pembelian makanan bergizi," terangnya.
 |
| Foto: Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) |
Selain itu, ia juga optimis stunting di Maluku dapat turun signifikan.
"Harapannya, stunting bisa turun paling tidak 50%, dari 300 menjadi di bawah 200, atau bahkan di bawah 100. Kami mengapresiasi kerja Pak Walikota dan tim pendamping keluarga yang sudah menunjukkan kinerja yang baik," ucapnya.
Dalam kunjungannya, dr. Hasto memberikan apresiasi kepada Penjabat Walikota Ambon dan tim pendamping keluarga yang dinilai memiliki kerja sama yang baik. Ia menyebut, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kesiapan seperti di Ambon.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam pola makan dan reproduksi.
"Kadang-kadang ada ikan tersedia, tapi malah memilih mie instan. Padahal, untuk menurunkan stunting diperlukan protein hewani seperti ikan yang lebih baik daripada daging, dan telur," jelasnya.
Selanjutnya, Ia mencatat banyak keluarga yang memiliki anak dengan jarak kelahiran yang dekat, kurang dari tiga tahun.
"Kita perlu menata jarak kelahiran menjadi tiga tahun dengan alat kontrasepsi yang baik. Hari ini, kami menyediakan implan, suntik, dan pil kontrasepsi secara gratis," ujarnya.
Dengan semua fasilitas dan layanan yang sudah tersedia secara gratis, dr. Hasto berharap program ini dapat segera dijalankan dengan baik di Ambon, Maluku, dan Maluku Utara.
"Semua sudah gratis, jadi tidak ada alasan lagi. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik dan cepat," pungkasnya. (DLN)
