 |
| Foto : Korban Pemukulan |
Tanah Goyang - Globaltimur.com - Tragedi yang menimpa Darti Marinda, seorang perawat di Puskesmas Tanah Goyang, yang dipukuli oleh Wahab Patihua, bendahara Puskesmas, telah membuka lagi lembaran kelam dalam tata kelola dana publik di Indonesia, khususnya dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Insiden ini tidak hanya menyoroti kekerasan di tempat kerja tapi juga memperdalam kecurigaan terhadap penyelewengan dana JKN yang merupakan hak masyarakat.
Kasus Darti bukan sekadar tentang pemukulan; ini adalah tentang bagaimana keberanian seorang pegawai untuk berbicara tentang kemungkinan korupsi dapat berujung pada tindakan kekerasan.
Maka dari itu, tindakan Polres Seram Bagian Barat (SBB) dalam menangani kasus ini tidak hanya akan diuji dalam konteks hukum tetapi juga dalam konteks moral dan sosial.
Keluarga Darti dan masyarakat meminta transparansi dan keadilan, Mereka mendesak Polres SBB untuk bertindak tegas, tidak hanya menangkap dan menghukum pelaku pemukulan tetapi juga mengungkap kemungkinan korupsi di balik insiden tersebut.
Ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan kita dan sistem hukum kita.
Pengawasan dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan dana JKN, Dana ini, yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan kesehatan publik dan membantu mereka yang membutuhkan, tidak boleh disalahgunakan.
Kasus Darti harus menjadi titik balik bagi institusi terkait untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana.
Pada akhirnya, masyarakat memerlukan jaminan bahwa sistem kita bekerja untuk melindungi hak-hak mereka, bukan untuk menganiaya mereka yang berani berbicara.
Tindakan tegas terhadap pelaku dan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyelewengan dana JKN di Puskesmas Tanah Goyang adalah langkah pertama yang penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana JKN digunakan sebagaimana mestinya.
Pertanyaannya sekarang, apakah Polres SBB dan institusi terkait lainnya siap mengambil langkah tersebut? Kita butuh lebih dari sekadar jawaban; kita butuh aksi nyata.
Kasus Darti Marinda harus menjadi momentum untuk reformasi dan peningkatan integritas dalam pengelolaan dana publik, Mari kita tidak biarkan kasus ini menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah panjang masalah pengelolaan dana publik di negara kita. (Tim)
