Ambon, Global Timur News - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat menyerahkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Poka, Kecamatan Teluk Ambon , Kota Ambon, Pada hari Kamis (22/2/24) pukul 12.00 Waktu setempat.
Penyerahan hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 tersebut, di terima langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten SBT Nasrudin Tianotak, dalam hal ini mewakili Bupati SBT.
Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nasrudin Tianotak mengaku ,meski ada tantangan, pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik di daerah tersebut.
"Kami sangat menyadari bahwa infrastruktur yang masih kurang menjadi salah satu tantangan dalam mencapai target pelayanan publik yang telah ditetapkan," kata Kepala Inspektorat Kabupaten SBT Nasrudin Tianotak Kepada Wartawan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kamis (22/2/24) Siang.
"Oleh karena itu, kami mencatat kekurangan ini dan berkomitmen untuk mendorong perbaikan sarana prasarana guna meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur." Tambah Nasrudin.
Nasrudin menjelaskan bahwa salah satu kunci utama dalam peningkatan pelayanan publik adalah inovasi.
"Tentu, ada beberapa hal teknis yang akan kami kerjakan untuk terus melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik," ujar Nasrudin.
Nasrudin menekankan bahwa pemerintah daerah SBT selalu mendukung dan menjadikan rekomendasi dari Ombudsman RI sebagai prioritas dalam penelitian dan tindak lanjut.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dengan adanya komitmen dan upaya yang terus dilakukan, Nasrudin Tianotak optimis bahwa pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur akan terus membaik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, memberikan penilaian positif terhadap hasil peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Dalam penilaian yang dilakukan pada dua Puskesmas dan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdapat dua OPD yang masih berada dalam zona kuning, sedangkan sisanya telah mencapai kualitas tinggi.
"Dinas Sosial masih berada dalam zona merah karena website mereka tidak berfungsi dengan baik, sehingga data yang diperlukan untuk penilaian tidak dapat terinput dengan benar," ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamat Kepada Wartawan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Kota Ambon, Kamis (22/2/24).
"Sementara itu, Puskesmas Banggoi berada dalam zona kuning karena masih dalam tahap pembangunan dan pembenahan," tambahnya.
Di sisi lain, OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Bula, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencapai kualitas tinggi dan berada dalam zona hijau.
"Nilai saat ini mencapai 75,88, hanya sedikit lagi untuk mencapai zona hijau yang menjadi target," jelas Hasan.
Hasan Slamat berharap agar perbaikan dapat dilakukan ke depannya dan kepala dinas yang belum mencapai zona merah dapat dievaluasi.
Dalam berbagai dimensi penilaian, sebagian besar OPD telah menunjukkan kompetensi yang baik dalam pengetahuan terkait pelayanan publik.
Namun, masih ada OPD yang belum memiliki website atau belum mampu mempublikasikan informasi terkait standar pelayanan yang menjadi kewenangan mereka.
Meskipun demikian, dimensi output menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah cukup baik.
Terkait pengaduan, beberapa indikator telah terpenuhi, meskipun alur pengaduan dan waktu penyelesaian masih perlu ditingkatkan.
Hasan Slamat berharap agar pada tahun 2024, peningkatan pelayanan publik dapat mencapai dua digit dan kualitas pelayanan yang tinggi. Pelayanan publik merupakan faktor penting dalam memacu kesejahteraan masyarakat.
Dia juga menekankan pentingnya Pemerintah Daerah dalam memperbaiki sarana dan prasarana serta mempersiapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik (SP4n lapor) agar pelayanan yang dilakukan semakin baik. (DLN)
