Di Daerah Pemilihan (Dapil) II Maluku Barat Daya, misalnya, skenario busuk sengaja disusun dan diterapkan Bupati MBD untuk menjegal langkah calon anggota legislatif (caleg) nomor urut 1 Partai Buruh, Simon Moshe Maahury (SMM), merebut dua kursi sisa dari dapil tersebut yang belum ditempati partai.
Di dapil II MBD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing sudah merebut satu kursi di DPRD Kabupaten MBD masa bakti 2024-2029.
Wajar incumbent MBD ini takut SMM, Apa alasannya? Di pemilihan kepala daerah (pilkada) MBD 2010-2015, SMM yang berduet dengan mendiang Arnolis Laipeny sukses mengalahkan penguasa MBD saat ini yang berpasangan dengan Jafet Damamain, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku dari PDIP.
Untuk memuluskan niat jahat tersebut, seluruh "kaki tangan" dan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa (kades), penjabat kades, tenaga honor daerah (honda), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diarahkan untuk menjegal langkah SMM ke DPRD Kabupaten MBD. Caranya?
"Informasi yang kita dapatkan dari sejumlah saksi dan masyarakat di Kisar, Romang dan Wetar, ada upaya mengurangi akumulasi suara Partai Buruh di mana SMM terdaftar di partai baru ini," tulis Rony Dahoklory, salah satu warga Kisar dan pendukung SMM di akun facebook-nya sebagaimana dikutip referensimaluku.id, Sabtu (17/2).
Selain itu, kata Dahoklory, salinan C1 plano yang semestinya dimiliki seluruh saksi partai politik peserta pemilu 2024 sengaja tidak diberikan dengan alasan yang dibuat-buat.
"Sekarang ini kita sudah dapatkan C1 plano, Jadi jangan coba mengurangi suara caleg partai Buruh lalu mengalihkan ke partai lain, Itu perbuatan melawan hukum," paparnya.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten MBD Anthony Sopacua menyatakan ada tahapan menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu bersifat TSM ini.
"Nanti saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan di mana jika ada caleg/ parpol yang merasa dirugikan atau perolehan suaranya tidak sesuai dengan data yang mereka miliki bisa diminta untuk diklarifikasi dan tunjukan bukti (c hasil atau c hasil salinan yang sampaikn ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di kecamatan untuk sama-sama melihat kebenaran data tersebut," ulasnya. (Tim)
