 |
| Foto : Waketum DPP APDESI RI Menyoroti Siltap Kades Se-Halut |
Halut - Globaltimur.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) RI, Yoram Uang, S.IP., M.Si, menyoroti Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Se-Halmahera Utara yang tak kunjung cair, hingga ada yang sampai 7 - 8 Bulan. Hal tersebut disampaikan Waketum DPP Apdesi RI yang juga merupakan Putra Daerah Maluku Utara, Usai melakukan silaturahmi bersama Pemerintah Daerah Halmahera Utara, Jumat (05/04/2024).
"Dari Informasi yang kami dengar, ada yang sejak Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Desember. Bahkan di Tahun 2024 ini belum ada yang terbayarkan sama sekali. Jadi tidak ada lagi yang perlu di diskusikan, yang terpenting adalah harus di eksekusi Siltap Tahun 2023 karena sudah termuat dalam APBD Halut Tahun 2023. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Pemda hanya memberikan, Surga Telingga, kepada Kepala Desa," ungkap Waketum DPP Apdesi RI kepada Media.
Lanjut Waketum Apdesi RI, "Kunjungan saya kesini diterima Kadis PMD dan Staf Ahli Bupati Halmahera Utara, dari pertemuan tadi di Ruang Meeting Fredy Tjandua, kantor Bupati Halmahera Utara, mereka menyampaikan dalam waktu dekat ini akan merealisasikan Siltap Kepala Desa Dua Bulan dan Satu Bulan setelah Idul Fitri, mengingat Teman - teman Kepala Desa yang akan melaksanakan Idul Fitri, jadi selaku Waketum Apdesi RI, ini tidak ada lagi diskusi panjang, tetapi harus dituntaskan Siltap Kepala Desa itu," pungkasnya.
Kedatangan saya ke sini sekaligus, membawa surat dari DPP Apdesi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Utara dan Ketua serta Anggota DPRD Halmahera Utara terkait dengan percepatan pembayaran Siltap Kepala Desa di Halmahera Utara.
"Jadi dari beberapa waktu lalu, saya menghubunggi Ketua Apdesi Halmahera Utara untuk mengagendakan pertemuan bersama Bupati dan Ketua DPRD Halut.
Tetapi Keduanya tidak ada di tempat, jadi yang mewakili Pemda Kepala Dinas PMD dan Staf Ahli Bupati, dan harus diselesaikan Siltap tersebut.
Jika ini tidak dilakukan, selepas lebaran, maka akan ada aksi demo yang lebih besar di Kantor Bupati dan DPRD, Saya selaku Putra Asli Maluku Utara dan Waketum Apdesi RI, akan turun langsung dalam aksi itu dan mendorong penyelesaiyan itu," ditambahkanya.
Sebelumnya Apdesi Halmahera Utara sudah melakukan aksi demo di Kantor DPRD, tetapi masih berskala kecil dan belum ada kekompakan, kesolitan dalam aksi tersebut. Diharapkan Apdesi Halut lebih Satu Komando, kompak dalam memperjuangkan hak-hak Pemdes.
"Misalkan ada intimidasi dari pihak Pemerintah Kabupaten. Setelah aksi, ada pemeriksaan Kades, itu merupakan bagian intimidasi. Tidak perlu ditakuti, jika kita benar-benar memperjuangkan hak kita semua. Jadi sampai akhir Idul Fitri ini tidak di realisasikan, saya pastikan akan ada Demo yang paling besar akan tercatat di Halmahera Utara. Kami DPP dan DPD akan mengakomodir atau konsolidasi seluruh Apdesi Halut, semua wajib hadir," tegas Waketum Apdesi RI.
Hal - Hal yang sudah saya lakukan sebelum menjadi pengurus DPP Apdesi, di Halmahera Barat, hal yang sama dan turun aksi itu 1800 Orang lebih, dan sejarah mencatat itu memang terbanyak. Jika jumlah itu di abaikan maka akan melebihi dari itu yang kami menuntut di Pemda Halmahera Utara.
Kemarin juga pengalaman, terkait revisi tuntutan UU Desa yang hari ini sudah di sahkan. Pada Desember lalu kami turun ke DPR RI Senayan, kurang lebih 6 sampai 70 Ribu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang turun, dan hasilnya Pemerintah Pusat melalui DPR, Presiden, Mendagri, Menjawab itu.
Pess Konference Wakil Ketua Umum Apdesi RI bersama Wartawan itu didampinggi, Kepala Desa Rawajaya yang juga sebagai Ketua Apdesi Halut, M Iksan Madu, SH serta beberapa Kepala Desa di Halmahera Utara.
"Jika gerakan-gerakan di ruang rapat tidak di dengar, maka kami akan mengerakan masa yang lebih besar, bahkan di tingkat tadi yang disampaikan, dan juga akan dilakukan mogok kerja dari seluruh Kepala Desa Se-Halmahera Utara, Boikot Pelayanan, Tutup Kantor Desa, sehingga respon Pemerintah Daerah lebih cepat. Jadi janganlah merasa Pemerintah yang mempunyai Power akan menekan Pemerintah yang lebih di bawah, misalnya apakah masuk akal jika bekerja dan gaji selama Delapan Bulan tidak dibayar.
Itu sama halnya dengan Pemerintah Daerah mengajarkan Pemdes untuk menyalahgunakan Dana Desa. Jadi kami berharap Bupati Halmahera Utara menghargai semuanya itu," tutup Waketum Apdesi RI. (Yansen)
