 |
| Foto : Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena |
Ambon, Globaltimur.com - Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon dilaksanakan dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk akhir tahun 2023, berlangsung pada Kamis (28/3/24) siang tadi pukul 14.30 WIT.
Turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Ketua DPRD Kota Ambon, Wakil Ketua, serta anggota DPRD Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon, Kapolresta P. Ambon dan P.p Lease, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dandim 1504/Ambon yang diwakili, Sekretaris Daerah Kota Ambon, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta Sekretaris DPRD Kota Ambon.
 |
| Foto: Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon |
Dalam laporan tersebut, Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menyampaikan bahwa, LKPJ akhir tahun anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Ambon No. 30 tahun 2023 dan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2023.
"Penyusunan LKPJ berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020," sebutnya.
Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, tindak lanjut rekomendasi DPRD Kota Ambon, atas LKPJ Pj. Walikota Ambon akhir tahun anggaran 2023, serta kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan selama tahun 2023.
Salah satu fokus utama pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2023 adalah, "pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sistem layanan kesehatan, dengan didukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas menuju Ambon yang manis demokratis dan mandiri".
Pembangunan ini mencakup sembilan prioritas, termasuk pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, pemulihan perekonomian, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk mendukung percepatan pencapaian 9 prioritas pembangunan tersebut, Pj. Walikota Ambon menetapkan 5 agenda prioritas, termasuk penguatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah desa, negeri, dan kelurahan, peningkatan manajemen kinerja pemerintah, pengendalian inflasi, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, serta fasilitasi pemilihan umum dan Pilkada tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, Pj. Walikota Ambon juga melaporkan kondisi umum Kota Ambon tahun 2023, termasuk jumlah penduduk, angka kemiskinan, angka pengangguran, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi, dan laju inflasi.
"Jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2023 adalah sebanyak 354.052 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 25.870 jiwa, atau 5,25%. Sementara itu, angka pengangguran di Kota Ambon adalah sebesar 21.185 jiwa, atau 11,65%," beber Wattimena,
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon tahun 2023 tercatat sebesar 82,84, termasuk dalam kategori IPM yang sangat tinggi di Indonesia," tambahnya.
Dalam laporan tersebut, Wattimena mengungkapkan, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2023 adalah sebesar 18,53 triliun rupiah, dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 4,47%.
"Inflasi Kota Ambon tahun 2023 tercatat sebesar 2,77% (year on year), dan inflasi bulanan pada bulan Desember 2023 adalah sebesar 0,37%," ungkap Wattimena.
Selanjutnya, laporan tersebut juga mencakup kinerja pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1.204.535.579.669,00 atau 94,26% dan belanja daerah terealisasi sebesar Rp1.190.899.358.283,00 atau 94,46%.
Ia menekankan pentingnya fokus pada kinerja yang terukur, dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.
"Hasil evaluasi terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Ambon sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 34 indikator memiliki tingkat capaian sangat tinggi," imbuhnya. (DLN)
