Ambon, Global Timur News - Dalam penyerahan hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam pelayanan publik di daerah tersebut.
Ia mengatakan bahwa, Meskipun masih berada dalam zona kuning seperti pada tahun 2023, juga terdapat penurunan sedikit, yaitu pada Puskesmas Watdek dan Dinas Pendidikan berada di zona merah.
"Permasalahan utama terletak pada dimensi input, di mana kompetensi dan pemahaman job deskripsi pegawai OPD menjadi fokus perbaikan," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat kepada wartawan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Poka, Kota Ambon, Senin (26/2/24) Siang.
Hasan Slamat menekankan perlunya peningkatan pemahaman terhadap peran Ombudsman.
Dalam dimensi proses, Hasan mencatat bahwa situs web Maluku Tenggara masih mengalami kendala, bahkan pada OPD yang telah memiliki situs web.
"Kegiatan-kegiatan pelayanan dan pembangunan tidak dipublikasikan secara memadai, menyulitkan pengambilan data terkait kegiatan di Puskesmas, posyandu, dan sebagainya," ungkap Hasan.
"Ketidakberfungsian SP4N Lapor menjadi sorotan dalam dimensi pengaduan. Perlu penunjukan yang jelas terhadap orang yang bertanggung jawab dan perbaikan proses penyelesaiannya," tambahnya.
Selain itu, Kelebihan terdapat dalam dimensi output, di mana seluruh responden memberikan penilaian sangat puas terhadap pelayanan OPD, meskipun pengaduan melalui SP4N Lapor masih belum optimal.
Hasan Slamat juga menyoroti urgensi pengaktifan SP4N Lapor untuk menjadi big data nasional, memastikan adanya pemantauan terhadap keluhan dan persoalan masyarakat.
Oleh karena itu, dengan komitmen ke depan, diharapkan pada 2024, Kabupaten Maluku Tenggara dapat meningkatkan pelayanan publiknya dari zona kuning menjadi hijau.
"Peningkatan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi harapan untuk mendukung efisiensi dan transparansi di daerah tersebut," pungkasnya.(DLN)
