Rakor tersebut dipimpin oleh Mendagri dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya. Selain itu, rakor ini juga memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil dalam pengendalian inflasi dan mendorong daerah-daerah lain untuk meningkatkan kinerjanya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si IPU, Bupati dan Walikota se-Maluku, jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku, serta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku.
Dalam paparannya, Mendagri membahas isu terkait inflasi, realisasi APBD, dan persiapan Pemilu 2024, terutama terkait masalah NPHD. Mendagri menjelaskan bahwa masalah inflasi menjadi prioritas karena dampak dari gangguan global yang terjadi sejak pandemi Covid-19. Namun, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan peringkat ke-49 dari 185 negara di dunia.
Berdasarkan data Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi pada Triwulan III Tahun 2023, Provinsi Maluku menempati peringkat ke-5 di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69%. Mendagri mengapresiasi kinerja baik dari semua jajaran di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota di dalamnya.
Selain itu, Mendagri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Maluku yang telah menandatangani NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) bersama KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai persiapan Pemilu 2024.
Pangdam XVI/Pattimura dan jajarannya siap mendukung dan mensukseskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam pengendalian inflasi demi kesejahteraan masyarakat. (DLN)
