Kasie Perencanaan Teknik PDAM Halut (Sandi Hinoke) dalam keterangannya kepada Media, menyampaikan bahwa Aksi pemblokiran yang dilakukan oleh para Pegawai PDAM terjadi pada pukul 06.00 wit, yaitu dengan menutup pintu pagar Kantor Pelayanan dengan cara dilas serta menggantung 2 buah spanduk yang bertuliskan, "Kami meminta Dirut segera undur diri dari PDAM Halut, dan Kami menuntut hak hak kami segera di bayar."
Pukul 09.00 wit Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis Tapi Tapi S.Ag didampingi oleh Staf Ahli Bupati Syaril Jurumudi, Asisten III Samud Taha, Kabag Hukum Hairudin Dodo, Kasatpol PP Muhamad Kacoa tiba di kantor PDAM Halmahera Utara untuk menemui langsung masa aksi.
Jelang waktu 15 menit yaitu pukul 09.15 WIT Wakil Bupati meminta para aksi masuk diruangan pada lantai II kantor PDAM Halmahera Utara untuk membicarakan apa yang menjadi tuntutan para pegawai sehingga sampai terjadi pemblokiran kantor PDAM Halut.
Wakil Bupati dalam pertemuan menyampaikan, Saya datang disini untuk bertemu langsung dengan para pegawai PDAM guna mencari apa yang menjadi kendala pegawai sampai dengan saat ini dan kenapa sampai bisa terjadi adanya pemblokiran kantor PDAM yang seharusnya melayani para pelanggan yang mau membayar kewajiban pelanggan kepada PDAM.
Maka dari itu silahkan sampaikan kendala kendala apa saja yang menjadikan para pegawai ini melakukan aksi pemblokiran kantor, tulis dengan baik apa saja yang menjadi tuntutan para pegawai semua yang ada ditempat ini agar saya tahu berapa banyak kendala atau masalah, pinta Wabup.
Silahkan rekan rekan semua membicarakan terkait kendala/masalah yang terjadi dan saya tunggu di ruangan saya untuk mencari solusi bersama sama dengan dasar yang menjadi tuntutan teman teman semua, kata Wabup.
Wabup juga meminta untuk membuka pintu pagar Kantor agar pelayanan terhadap pelanggan tetap bisa berjalan seperti biasa dan sebagai mana mestinya.
Dari hasil remuk para pegawai PDAM secara bersama, menghasilkan beberapa tuntutan yang menjadi alasan pemblokiran Kantor PDAM, diantaranya ;
1. Ganti Direktur, Kabag Administrasi dan Bendahara
2. Gaji bulan Desember 2023 belum dibayar
3. Hak - hak pegawai yang sudah terlewat ( Berkala 2019, 2022 dan pangkat 2018, 2019 dan 2020)
4. Tunggakan di Bank BTN yang sudah dipotong gaji tetapi belum dibayarkan
5. Tunggakan di bank BSI yang sudah dipotong gaji tetapi belum dibayarkan
6. Tunggakan DAPENMA PAMSI yang belum dibayarkan
7. Tunggakan BPJS JHT dan JP yang menunggak dari tahun 2022 s/d 2024
8. Tunggakan BOBATO bulan Desember 2023
9. luran JHT tunggakan dari bulan Juni 2023 yaitu Rp. 30.385.427
10. luran JP tunggakan dari bulan Maret 2022 s/d januari 2024 Rp. 227.864
11. Biaya kerja pemasangan SR di tahun 2019 yaitu 2000 x 150 - Rp. 300 jt
m. By kerja pemasangan SR tahun 2020 yaitu 1000 x 150 - Rp. 150 jt
12. Tunggakan aplikasi PASS SYSTEM 3 bulan yaitu Rp. 33 jt 14.
13.Kami meminta juga untuk mengganti aplikasi yang sekarang PASS SYSTEM
14. Apabila permohonan kami tidak ditindak lanjuti, maka kami sebagai pegawai PDAM akan melakukan aksi penutupan pelayanan air PDAM secara keseluruhan di PDAM Kab. Halmahera Utara.
Pukul 11.00 wit Bertempat di ruang meeting wakil Bupati Halut LT. II Jln. Kawasan Pemerintahan Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara dilaksanakan pertemuan terbatas antara perwakilan pegawai PDAM dengan Pemerintah Daerah guna menyampaikan beberapa tuntutan untuk dijadikan bahan evaluasi, dengan Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis Tapi Tapi S.Ag sekaligus membicarakan serta mencari solusi dari adanya aksi pemblokiran kantor PDAM.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi, S.Ag selaku Pemerintah Daerah meminta kepada Dirut PDAM Halut dalam waktu dekat ini harus selesaikan secara internal dengan baik hak hak para pegawai PDAM sehingga tidak ada kendala dalam pekerjaan.
Untuk masalah ini akan dibawa ke level selanjutnya untuk dievaluasi dengan pimpinan sehingga ada tindakan dan solusi yang terbaik. Tutup Wabup. (Yansen)
