"Dalam hasil penilaian hari ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berhasil mencapai peningkatan signifikan dari 49,75 menjadi 75,5," ungkap Muin Sogalrei kepada wartawan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Poka, Kota Ambon, Senin (26/2/24) pagi.
Muin menyatakan komitmennya untuk mempertahankan capaian tersebut dan berupaya mencapai 100 pada tahun 2024.
Muin menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga hasil kerjasama seluruh jajaran.
Dia berterima kasih kepada Pak Ketua dan seluruh staf atas dukungan yang telah mengantarkan Kabupaten Kepulauan Aru meraih hasil terbaik.
Pada kesempatan ini, Muin menyampaikan bahwa ada dorongan dan kiat-kiat yang diberikan oleh ombudsman, terutama terkait beberapa OPD.
"Setelah kembali, pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi dan rapat kerja sama dengan seluruh OPD untuk menjaga penilaian ombudsman yang positif," kata Muin.
Terkait pelayanan publik, Muin memberikan perhatian khusus pada Puskesmas dan OPD lainnya.
"Beberapa puskesmas dijadikan contoh untuk meningkatkan nilai penilaian, dan ini akan dijadikan inspirasi bagi OPD lain," terang Muin.
Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, Muin menegaskan pentingnya memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh OPD.
Dia menyampaikan bahwa peningkatan nilai akan menjadi fokus utama pada tahun 2024.
Pada hasil ini, mencerminkan semangat dan komitmen Muin Sogalrei serta pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Aru.
Sementara, pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, mengungkapkan bahwa Sebelumnya, dari 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai, semuanya berada dalam nilai 45, menempatkan Kabupaten Kepulauan Aru di peringkat 4-7 di tingkat nasional.
"Melalui pendampingan yang dilakukan hari ini, tidak ada lagi OPD yang berada dalam zona merah," ungkap Hasan.
Hasan menyatakan bahwa meskipun masih ada yang berada di zona kuning, tiga OPD, termasuk 2 Puskesmas dan satu Dinas Pendidikan, telah mencapai zona hijau.
Hasan menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Aru.
Dia menyampaikan apresiasinya atas komitmen yang sudah dibangun dan mengumumkan rencana penandatanganan MoU antara Ombudsman RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2024.
Mengenai dimensi penilaian, Hasan menyoroti dimensi output sebagai yang memberikan kontribusi tertinggi.
Dia mencatat bahwa kepuasan publik terhadap pelayanan OPD di Kabupaten Kepulauan Aru sangat baik, sementara dimensi pengaduan masih perlu perbaikan.
Hasan juga mengakui bahwa meskipun website pengaduan sudah baik, perlu perhatian lebih terhadap orang yang bertanggung jawab, alur pengaduan, dan penyelesaian masalah.
Dia mengapresiasi fasilitas dan kompetensi SDM yang dianggap sudah baik.
Hasan Slamat berharap hasil penilaian hari ini dapat menjadi pemicu untuk mengarahkan Kabupaten Kepulauan Aru menuju Zona Hijau atau pelayanan publik yang lebih baik.(DLN)
