Waipirit - Global Timur News - Seiring bertransformasinya pembelian tiket dari manual ke digital,memberikan kesempatan bagi calo untuk meraup keuntungan semata. Salah satunya pada Pelabuhan Desa Waipirit Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Pelabuhan Hunimua (Liang) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Hal ini disampaikan oleh salah satu warga Kabupaten SBB pada media ini, Sabtu(16/12/2023),yang tidak ingin namanya di sebut mengatakan, kami beli tiket pejalan kaki dari 15 ribu sampai 19 ribu, harganya masi terjangkau oleh kami masyarakat kecil, tapi di browsing sesuai aturan terbaru harga tiket melambung naik.”Apalagi kita tidak menggunakan kartu card,atau penjualan tiket secara digital dari harga 19- naik sampai 25 ribu,di jual kepada kami masyarakat kecil yang tidak punya kartu card ,tersebut.
Semnetara itu,untuk menanggapi hal tersebut,salah satu Wakil Rakyat Kabupaten SBB,Melkisedek Tuhehay S.Sos.MH, mengatakan,untuk penjualan tiket pelayanan Ferri antara Dermaga Waipirit ke Dermaga Liang(Hunimua)dan yang terjadi di pelabuhan Waipirit dan Hunimua desa Liang itu adalah ,sesuatu yang menurut kami ada sedikit kejanggalan ,tentu menjaga transpransi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan jasa angkut ataupun jasa orang yang berlayar di pelabuhan Ferri agar tidak menjadi penyalagunaan keuangan, maka dipakailah digital teknologi itu, dalam bentuk digital yang langsung terkonekvitasi ke pusat,ujar ketua Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten SBB pada GlobalMaluku.
Tetapi yang kami bingung bahwa, dari kejadian yang ada di dua dermaga ini ,soal memakai sistim kartu ,nah kalau itu dia sistim kartu ,”yang kami pertanyakan ?kartu itu manfaatnya untuk apa ,sementara pembelian sudah transparan. “Artinya manypes yang terdaftar dalam kartu itu ,orang atau pun barang itu-kan ter-online ,siapa yang membeli namanya dan nomor tiket sudah ada disitu , sehingga menjaga transparasi dan akuntabilitas.” Nah kalau ditambah dengan kartu maksudnya, kartu ini fungsinya untuk apa ?tanya Tuhehay.
Menurutnya ,diduga ada pungli dan hasil yang saya dapat di lapangan bahwa ,kartu dijual 50 ribu sementara didalam saldo kartu tidak sampai 50 ribu,nah”, inikan sesuatu yang tidak rasional dan terjadi Manypulatif dan bisa juga menjadi penipuan.Bayangkan saja kita membeli kartu dengan saldo 50 ribu pada kenyataannya tidak sampai 50 ribu,ujar wakil rakyat tersebut.
Lebih lanjut,ia juga katakan,hal ini bukan meringankan masyarakat tapi menyusahkan masyarakat .”Dan kami minta dari Direktorat Jenderal(Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,tolong ditinjau kembali dan melakukan penegakkan keras terhadap oknum-oknum di lapangan ini, tandasnya.
Kami meminta juga kepada kepolisian agar hal ini harus ditindak, karena diduga ada unsur pidana penyalagunaan kekuasaan dan terjadi kerugian untuk masyarakat.
“Nah kita tahu dan kita sama-sama mengetahui ,bahwa hukum itu dibuat untuk rakyat dan hukum itu karena rakyat.
Untuk di ketahui, hukum untuk melindungi rakyat dan negara kita, karena negara ini adalah negara hukum ,maka rakyat itu yang harus dilindungi maka kita tidak boleh kalah, atau negara itu tidak boleh kalah dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, paparnya.
Tambahnya, “diduga ada perencanaan yang kemudian sampai terjadi manupulatif yang merugikan rakyat yang menggunakan jasa pelayaran. Tutup Tuhehay (DNL)
