Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Syarif Heluth, Inspektorat Organisasi Kabupaten SBB, Kepada Wartawan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Kota Ambon, Pada Rabu (21/2/24) siang.
"Hasil pengujian menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski masih berada dalam zona kuning, kami berkomitmen untuk terus berusaha hingga mencapai zona hijau," ujar Inspektorat Organisasi Kabupaten SBB Ahmad Syarif Heluth, kepada wartawan di Kantor Ombudsman Perwakilan Maluku.
Ia menambahkan bahwa peningkatan ini membutuhkan kerja keras dan kinerja tinggi dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pada waktu dan tempat yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, mengungkapkan hasil survei kepatuhan kepada Kabupaten SBB.
"Nilai akhir adalah 65,73, kategori C, dengan kualitas sedang," kata Slamat, Kepada Wartawan.
Slamat menyoroti Dinas Pendidikan yang masih berada dalam zona merah.
"Kami berharap Dinas Pendidikan dapat memperbaiki pelayanannya. Jika kinerja ini tetap dipertahankan, kami rekomendasikan Bupati Seram Bagian Barat untuk mengevaluasi kepala dinas," tegasnya.
Selain itu, Slamat juga mencatat beberapa OPD lain seperti Dinas Sosial, Puskesmas Waimital dan Piru, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih berada di zona merah dengan nilai rata-rata 60-an. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat nilai tertinggi, yaitu 76,21.
"Kompetensi pelaksanaan masih sangat rendah. Petugas pelayanan publik kurang paham tentang Ombudsman dan tugas serta kewenangan mereka," ungkap Slamat.
Ia menambahkan bahwa belum semua OPD memiliki website, dan yang sudah memiliki belum memaksimalkannya.
"Era ini adalah era digitalisasi, tetapi di Kabupaten Seram Bagian Barat, hampir semua OPD belum memiliki website yang baik," pungkasnya.(DLN)
